Anggota Komisi VIII DPR RI, I Ketut Kariyasa Adnyana foto bersama usai pertemuan dengan para siswa dan pemangku kepentingan di Buleleng, Rabu (28/5/2025). Foto : sbb/Andri

PARLEMENTARIA, Buleleng — Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja reses masa persidangan III tahun sidang 2024–2025 ke Provinsi Bali, dengan agenda utama menyerap aspirasi dan meninjau langsung pelaksanaan program bidang keagamaan, sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, hingga pengelolaan wakaf. Salah satu fokus utama dalam kunjungan ini adalah mendukung keberlanjutan dan pengembangan Sekolah Rakyat Bali Mandara di Kabupaten Buleleng.

Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Anggota Komisi VIII DPR RI, I Ketut Kariyasa Adnyana, yang juga merupakan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Bali. Dalam sambutannya, Kariyasa menekankan pentingnya menjadikan Sekolah Rakyat Bali Mandara sebagai contoh sukses pendidikan inklusif berbasis kesejahteraan sosial.

“Sekolah rakyat ini harus sukses dan berhasil. Setiap rapat kerja, kami selalu promosikan sekolah Bali Mandara. Output-nya luar biasa,” ujar Kariyasa saat menyampaikan sambutannya di hadapan para siswa dan pemangku kepentingan di Buleleng, Rabu (28/5/2025).

Dalam kegiatan ini, hadir pula jajaran mitra kerja Komisi VIII, seperti perwakilan dari Kementerian Agama, Kementerian Sosial, BPKH, dan lembaga terkait lainnya. Para anggota Komisi VIII yang turut hadir di antaranya adalah Hidayat Nur Wahid (PKS), Nanang Samudra (Demokrat), Dini Rahmania (NasDem), Saiful Nuri (PAN), serta Athalita Prawirakusumah (Golkar), Derta Rohidin (Golkar).

SMA N dan SMK N Bali Mandara mendapat apresiasi tinggi dari Komisi VIII. Ketut Kariyasa menyampaikan bahwa sekolah tersebut merupakan wujud konkret keberpihakan terhadap masyarakat miskin dan termarjinalkan.

“Kami ingin sekolah rakyat ini menjadi bagian dari program nasional. Presiden telah mencanangkan 200 unit sekolah rakyat, dengan target pembangunan 100 unit dari pemerintah dan 100 dari swasta. Anggarannya mencapai 150 hingga 200 miliar rupiah per unit,” paparnya.

Kariyasa juga mengangkat pentingnya membangun rumah singgah di Kabupaten Buleleng, mengingat besarnya permasalahan sosial seperti kemiskinan ekstrem dan gangguan kejiwaan di wilayah tersebut. Ia berharap Kementerian Sosial segera merealisasikan pembangunan fasilitas tersebut, dengan dukungan lahan yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah.

Kisah perjalanan sekolah Bali Mandara juga disinggung oleh Kariyasa, yang mengungkapkan bahwa awalnya sekolah ini sempat didukung oleh pihak swasta melalui program CSR, namun hanya bertahan satu tahun akibat regulasi kawasan tanpa rokok di Bali. Sejak itu, pembiayaan sekolah ini sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Bali.

“Kami di Komisi VIII akan terus mendukung agar sekolah rakyat ini menjadi program prioritas nasional. Ini bukan sekadar pendidikan, tapi investasi kemanusiaan,” tutupnya.

Dalam waktu dekat, Komisi VIII DPR RI dijadwalkan menggelar rapat kerja lanjutan dengan Kementerian Sosial untuk membahas detail teknis dan dukungan anggaran terhadap program sekolah rakyat secara nasional. (ssb/aha)